Susi mengatakan, media sosial ini digunakan untuk merespons tanggapan masyarakat dengan cepat terkait kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di kementeriannya.
"Eselon I saya wajibkan punya Twitter untuk responding kebijakan kita," kata Susi di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Susi mengaku, pembuatan akun media sosial itu juga guna menjunjung tinggi transparansi yang dipublikasikan melalui website KKP. Bahkan, dirinya juga meminta penambahan independen akuntan di luar BPK untuk memeriksa laporan kinerja KKP.
"Kita akan rolling minta independen akuntan untuk audit tahunan. Jadi BPKP, BPK, independen akuntan," tukas dia.
