 |
| ilustrasi |
Koalisi elemen aktivis FRAKSI (Front Gerakan Aktivis Indonesia), memberikan tanggapan dan penilaian serta kritikan terkait satu tahun masa kepemimpinan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla atas sejumlah kinerja selama pemerintahan di bawah rezim kepemimpinan Jokowi-JK. Kami menilai bahwa kepemimpinan di bawah rezim Jokowi-JK tidak memberikan efek dampak yang berarti dari masa rezim sebelumnya SBY-Boediono bahkan cenderung lebih hancur dan bobrok, beberapa janji-janji politik saat kampanye pilpres lalu justru berbanding terbalik antara apa yang menjadi slogan, retorika dan janji-janji yang selama ini di umbar-umbar seperti slogan nawacita dan trisakti atau kabinet kerja, justru semboyan tersebut jauh dari harapan dan fakta yang ada.
Sebut saja pembangunan di bidang ekonomi dimana prestasi jokowi berhasil membuat keok rupiah sehingga laju pertumbuhan ekonomi merosot tajam, serapan anggaran yang begitu lambat, lapangan kerja yang begitu susah dan PHK menanti di depan mata, rakyat semakin susah hidup, disisi lain di pertontonkan sejumlah drama politik akan haus kekuasaan slogan tidak bagi-bagi jabatan ternyata hanya pepesan kosong belaka, pengangkatan sejumlah pejabat negara pembantu presiden sarat politis dan jauh dari kesan kabinet kerja yang katanya profesional. serta hutang yang semakin bertambah yang katanya dulu haram untuk menambah hutang negara lagi bahkan beberapa aset BUMN kini menjadi jaminan hutang tersebut, kini tinggal menunggu kapan aset negara ini sudah tergadai seluruhnya?
Lalu di bidang hukum, politik dan pemerintahan lebih hancur dan bobrok lagi sebut saja politisasi hukum kasus Golkar dan PPP yang di pertunjukan oleh Menkumham Jokowi jauh dari semangat pelaksanaan hukum ketatanegaraan yang demokratis, ala-ala haus berkuasa sejumlah partai pengusung Jokowi pada pilpres lalu, justru membonsai demokrasi yang tertata sekian lama, belum lagi pembangunan di bidang penegakan hukum yang justru hancur berkeping-keping, sebut saja kasus gedung bundar kejaksaan agung yang sarat permainan dan intervensi politik dikarenakan kepemimpinan Jaksa Agung yang berlatar belakang kader partai politik yang secara gamblang memperlihatkan ketidak profesionalannya, kapabel, dan kompeten, hal ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas korps adhyaksa itu sendiri, juga kasus kriminalisasi sejumlah komisioner KPK, kasus di internal kepolisian memilih kapolri orang bermasalah sehingga kita harus tersita lama melihat perkelahian lembaga institusi penegak hukum, semua ini muaranya satu akibat kerasnya intervensi politik dan ketidaktegasan Jokowi sendiri dalam mengambil keputusan terkait mengangkat pembantu-pembantunya tetapi yang lebih menonjol bagi-bagi kekuasaan.
Juga di bidang pertambangan, tidak jelasnya keberpihakan kontrak-kontrak pertambangan yang notabene sumberdaya alam Indonesia tetapi kebijakan justru lebih berpihak kepada asing, sebut kontrak freeport, dan blok mahakam. pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan, kebakaran yang begitu luas rakyat sudah menderita bahkan belum di tetapkan sebagai siaga satu yang ada blusukan tanpa solusi yang jelas, tetapi sepakbola berlaga siaga satu sementara rakyat sudah hampir mati karena asap tidak ada siaga satu. Selanjutnya di bidang Olahraga dan kepemudaan berlarutnya konflik PSSI dan kementerian pemuda olahraga bukti bahwa pembantunya tidak becus bekerja, sehingga rakyat harus lagi melihat kasat mata sinetron politik.
Di bidang pangan dan pertanian, belum signifikan wacana swasembada nasional baru sebatas wacana, bahkan justru merusak psikologi petani dengan rencana import beras menteri perdagangan 1,5 juta ton sungguh menyakitkan dan melukai hati petani, anggaran dan hutang bertambah tetapi import lagi-lagi, tidak adanya kreativitas kebijakan yang mengarahkan kita kepada kedaulatan pangan agar ketergantungan bangsa ini kepada pihak luar. Transportasi, perhubungan, sarana publik, dan kelautan belum memperlihatkan hasil yang berarti janji tol laut hanya isapan jempol belaka yang ada gerbang tol yang kebanjiran seperti laut di musim penghujan, juga konsep maritim yang tidak jelas, investasi asing di bidang transportasi seperti pelabuhan dan perkeretaapian juga sarat tidak pro-rakyat, proyek asing, dana asing, pekerjanya juga asing. kapan anak bangsa bisa terlibat? bahkan di sinyalir balas jasa atas intervensi asing di balik kemenangan Jokowi-JK pilpres lalu. Kelautan dan kemaritiman kita juga tak lebih hanya sekedar pencitraan dan seremonial belaka, alih-alih menenggelamkan kapal padahal justru kapal asing berkeliaran menangkap ikan dengan izin baru. Sejumlah kebijakan yang malah membuat nelayan kita berteriak tercekik akibat banyaknya aturan baru yang belum dapat dikondisikan karena keadaan dimana nelayan kita belum siap.
Atas beberapa contoh seperti di atas, maka kami menyatakan dengan lantang tegas bahwa satu tahun rezim Jokowi-JK berkuasa justru lebih hancur dan bobrok dari pada rezim sebelumnya, bukan lagi merealisasikan janji-janji politik tetapi justru terbalik dalam implementasi dan faktanya, kami mendesak jika tidak segera dan mampu menyelesaikan persoalan bangsa yang ada baiknya Jokowi-JK mundur saja dan memberikan kembali mandat kepada rakyat selaku pemberi amanah, kami juga menyerukan kepada kawan-kawan aktivis, jurnalis, praktisi agar mari kita turun ke jalan, mengkritik tajam sesuai tupoksi kita masing-masing. Kekuasaan apabila di salahgunakan bukan pada tujuannya, maka hanya ada satu kata, lawan..!!!
#JokowiJKGagalTotal.
Jakarta, 20 Oktober 2015
FRAKSI (Front Gerakan Aktivis Indonesia)
Andi Awal Mangantarang
Sekretaris Jenderal
[pn]
