Komisi II DPRD Bontang Perjuangkan Pembangunan Kilang Minyak - Perjuangan Pemkot Bontang untuk mewujudkan mega proyek pembangunan kilang pengolahan minyak di Kota Bontang, terus berlanjut. Kali ini giliran Komisi II DPRD Bontang berencana melakukan kunjungan ke Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, akhir bulan ini.
"Kami sudah jadwalkan berkunjung ke Kementerian ESDM untuk memastikan pembangunan kilang di Bontang," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang, Arif AMd, Jumat (6/2).
Sebelumnya, Komisi II DPRD, kata Arif sudah menemui manajemen PT Badak LNG, membahas progress persiapan lahan milik PT Pertamina yang dijadikan lokasi pembangunan kilang. Dari pertemuan tersebut, PT Badak yang diwakili Vice President and Support Bisnis PT Badak NGL, Yhendra Permana, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan lahan yang dijadikan lokasi pembangunan kilang.
"Mereka (PT Badak) intinya siap mensukseskan pembangunan kilang di Bontang. Saat ini mereka sedang menyiapkan lahan yang akan dijadikan lokasi kilang itu," ungkap Arif.
Mengingat vitalnya proyek kilang tersebut, Komisi II DPRD memutuskan berkunjung langsung ke Kementrian ESDM. Hal ini sebagai bentuk dukungan DPRD atas upaya Pemerintah menjadikan Bontang tuan rumah pembangunan kilang. Kendati, Pemkot Bontang sendiri tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD untuk memperjuangkan proyek kilang di Bontang.
"Sebenarnya teman-teman kecewa karena pemerintah tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD, padahal ini merupakan proyek raksasa yang membutuhkan dukungan semua pihak," beber politisi Hanura tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan peran DPRD. Ia mengatakan idealnya perjuangan untuk menjadikan Bontang sebagai tuan rumah pembangunan kilang pengolahan minyak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Khususnya lembaga DPRD sebagai perwakilan rakyat.
Politisi partai Nasdem ini optimis dukungan dari DPRD dan masyarakat akan semakin memuluskan pembangunan kilang di Bontang. "Inikan proyek besar dan banyak daerah yang berminat. Jadi tidak tepat kalau Pemerintah jalan sendiri tanpa melibatkan DPRD dan masyarakat," katanya.
Selain dukungan publik, keterlibatan lembaga DPRD juga diharapkan bisa menjembatani kepentingan warga Bontang jika proyek kilang terlaksana. Setidaknya, DPRD bisa menjadikan proyek tersebut sebagai acuan dan menyusun program dan alokasi dana untuk pengembangan tenaga kerja skill saat proyek berjalan.
"Kami tidak mau kejadian proyek Kaltim-5 di PKT terulang. Tenaga kerja kita hanya diposisikan sebagai helper, padahal jika dibekali dengan pelatihan seperti Welder dan Piping mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja luar," pungkas Bakhtiar.
